Duit Bangun Jalan .Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, hingga saat ini permohonan anggaran sebesar Rp5 triliun – untuk pembangunan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden (Inpres), belum juga mendapat tanggapan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. “Khusus untuk Inpres Jalan Daerah (IJD), kami sudah mengusulkan total Rp5 triliun, tapi sampai detik ini surat permohonan kami belum dijawab oleh Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Jadi kami belum bisa menyampaikan dalam rapat yang terhormat ini Pak,” kata Dody di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menteri PU Minta Duit Bangun Jalan Rp 5 T, Tapi Dicuekin Sri Mulyani – Ia menegaskan, pihaknya akan kembali melaporkan kepada Komisi V DPR RI begitu mendapat respons resmi dari Kementerian Keuangan.
Menteri PU Minta Duit Bangun Jalan Rp 5 T, Tapi Dicuekin Sri Mulyani
Latar Belakang: Pemangkasan Anggaran 2025
Pada awal 2025, Presiden Prabowo Subianto mengecekbelanja negara melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 untuk efisiensi belanja. Imbasnya, total anggaran Kementerian PUPR (termasuk PU dan Perumahan Rakyat) dipangkas dari Rp 110,95 triliun menjadi hanya Rp 29,57 triliun, atau lebih dari 80 % potongan (Rp 81,38 triliun) .
-
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengonfirmasi bahwa pemangkasan ini signifikan dan mengganggu berbagai proyek jalan, bendungan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya .
-
Dampaknya: program baru dibatalkan, proses tender dihentikan, dan infrastruktur dalam proses jadi melambat .
Permintaan Tambahan Anggaran: Permintaan Rp 5 T dan Geliat Suasana
Karena sangat terbatasnya anggaran, Menteri PU Dody Hanggodo mengajukan permintaan tambahan dana agar proyek-proyek prioritas:
-
Dody menyatakan akan meminta tambahan, “kalau bisa Rp 1.000 triliun” secara candaan demi menyelamatkan proyek infrastruktur seperti jalan tol, IKN, bendungan .
-
Permintaan Rp 5 triliun menjadi salah satu angka konkret yang muncul sebagai proposal realistis untuk meningkatkan progres konstruksi.
Namun, hingga saat ini, Sri Mulyani belum menunjukkan respons yang mengakui atau menyetujui besaran tersebut — hingga kesan “dicuekin”— karena dia fokus pada pendekatan fiskal yang ketat dan keberlanjutan anggaran.
Alasan Sri Mulyani Menahan “Uang Infrastruktur Baru”
Pendekatan fiskal sehat
-
-
APBN digerakkan untuk kestabilan jangka panjang — utang dikontrol, defisit dibatasi — sehingga setiap permintaan besar akan ditinjau dengan sangat hati-hati .
-
Juga ada kebutuhan menyediakan dana untuk perlindungan sosial, utang luar negeri, dan subsidi pokok.
-
Maksimalisasi proyek berjalan
-
-
Daripada mulai proyek baru, Sri Mulyani memilih mengoptimalkan yang sudah ada: bendungan dan jalan dalam proses terus difokuskan pada efektivitas dan efisiensi .
-
Pendanaan kreatif luar APBN
-
-
Pemerintah mendorong KPBU dan sumber pembiayaan alternatif untuk menutup kekurangan dana — namun mengalami hambatan karena swasta “kapok” bergabung akibat regulasi yang rumit .
-
Dampak pada Sektor Infrastruktur
Akibat pemangkasan dan pengehematan anggaran, beberapa dampak terlihat jelas:
Jalan Tol Terhambat
-
Dari sisa Rp 29,57 triliun, hanya digunakan untuk membangun 13 km jalan tol, 63 km jalan non-tol baru, jembatan, flyover, underpass, dll. Banyak program baru dibatalkan .
Bendungan dan Irigasi Terpangkas
-
Proyek bendungan baru, seperti Rukoh dan Keureuto (Aceh), dihentikan demi fokus optimasi proyek yang sudah dimulai .
-
Irigasi penting untuk ketahanan pangan dan distribusi air jadi tertunda.
KPBU Terhambat
-
Swasta ragu terlibat KPBU karena regulasi terpecah dan proses pelik, menimbulkan keengganan untuk investasi .
-
Padahal menurut perhitungan, total kebutuhan investasi infrastruktur 2025–2029 mencapai Rp 1.905 triliun, dengan gap sekitar Rp 753 triliun .
Data & Contoh Nyata
Program Infrastruktur | Situasi Sebelum Pemangkasan | Kondisi Setelah Pemangkasan |
---|---|---|
Proyek Jalan Tol & Non-tol | APBN alokasikan Rp 203,5 triliun (Jalbab, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua) | Kapasitas tol baru hanya 13 km, 63 km jalan baru, jembatan tambahan |
Infrastruktur Bendungan | 37 bendungan & 36,3 GW pasokan listrik selama dekade | Proyek baru ditahan, fokus efektivasi saja |
Estimasi Kebutuhan Infrastruktur 2025–2029 | – | Rp 10.151 triliun dibutuhkan; APBN hanya cover 23 % (Rp 2.334 triliun) |
Anggaran Sosial vs Infrastruktur | APBN proteksi sosial Rp 476 triliun | Tekanan bagi dana infrastruktur akibat prioritas sosial |
Analisis Strategis
Prioritas Fiskal dan Sosial
Sri Mulyani menyeimbangkan antara kebutuhan infrastruktur dan urgensi sosial, sambil menjaga APBN tidak melewati batas defisit.
Risiko Kelesuan Ekonomi
Pemangkasan anggaran infrastruktur bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi, menghambat mobilitas, dan membuat sektor konstruksi mengalami tekanan.
Solusi Terobosan Diperlukan
Negosiasi antara Kemenkeu, PUPR, Kadin, dan Bappenas menjadi krusial untuk membuka kembali dana dan memperkuat skema pendanaan alternatif seperti KPBU.
Kesimpulan
-
Permintaan Rp 5 triliun Menteri PU bukan sekadar angka—tetapi upaya konkret agar pembangunan infrastruktur tidak mandek.
-
Sri Mulyani ‘dicuekin’ karena strategi fiskal yang dipertimbangkan dengan mempertahankan kelancaran kas negara.
-
Dampak nyata seperti terhambatnya kelanjutan jalan tol, irigasi, dan keengganan swasta dalam KPBU jelas terlihat.
-
Solusi terbaik mengarah pada sinergi tiga pilar: efisiensi APBN, pelibatan sektor swasta, dan disain regulasi yang mempermudah kerja sama publik-swasta.
https://marathiinfopedia.co.in/