Kripto Jadi Andalan, Otoritas Anti Pencucian Uang Uni Eropa (AMLA) menyebut aset kripto sebagai tantangan terbesar dalam mencegah aliran uang haram ke sistem keuangan Eropa. Ketua AMLA, Bruna Szego, menilai pasar kripto sangat rentan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut Szego, kewaspadaan tinggi diperlukan karena pasar Eropa masih terfragmentasi, sementara banyak penyedia layanan kripto sedang berupaya mendapatkan lisensi melalui kerangka perizinan baru yang berlaku di seluruh Uni Eropa. Risiko juga meningkat akibat sifat lintas batas aset kripto, anonimitas kepemilikan, serta kecepatan transfer yang tinggi.
Kripto Jadi Andalan untuk Cuci Uang, Uni Eropa Lakukan Ini – Szego menegaskan bahwa regulator harus memperhatikan siapa pemilik manfaat sesungguhnya dari penyedia layanan kripto, termasuk struktur kepemilikan dan keterkaitan dengan aktivitas terlarang. Ia menyebut penting untuk memastikan bahwa pemilik tidak terlibat dalam praktik pencucian uang atau pendanaan terorisme. FATF memperkirakan sekitar 75% yurisdiksi di dunia belum sepenuhnya patuh terhadap standar anti pencucian uang yang ditetapkan. Hal ini kontras dengan pendekatan lebih ramah kripto yang diambil pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump, termasuk penghentian beberapa kasus hukum besar terhadap perusahaan kripto.
Kripto Jadi Andalan untuk Cuci Uang, Uni Eropa Lakukan Ini
Cryptocurrency atau mata uang kripto telah menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Popularitasnya yang meningkat didorong oleh kemudahan transaksi, anonimitas, dan potensi keuntungan besar. Namun, di balik berbagai keunggulannya, kripto juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan finansial, salah satunya adalah pencucian uang. Melihat tren ini, Uni Eropa (UE) mengambil langkah tegas untuk memperketat pengawasan dan meminimalisir risiko yang ditimbulkan.
Mengapa Kripto Rawan Dijadikan Alat Cuci Uang?
Kripto berbeda dengan sistem perbankan tradisional yang lebih transparan dan diatur secara ketat. Sifat desentralisasi dan anonimitas pada beberapa jenis kripto membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan asal-usul dana haram.
Beberapa faktor utama yang membuat kripto rawan dijadikan alat cuci uang antara lain:
- Anonimitas: Banyak platform dan dompet kripto tidak mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas, memudahkan transaksi gelap.
- Transaksi lintas negara: Kripto memungkinkan transaksi antarnegara tanpa melewati otoritas perbankan resmi.
- Kurangnya regulasi: Di beberapa negara, regulasi terkait kripto masih lemah sehingga membuka celah penyalahgunaan.
Contoh Kasus Pencucian Uang dengan Kripto
Menurut laporan Chainalysis tahun 2024, lebih dari $23,8 miliar dana gelap berhasil dicuci melalui aset kripto secara global. Salah satu kasus terbesar terjadi pada 2022, di mana jaringan kriminal internasional menggunakan Bitcoin untuk memindahkan dana hasil kejahatan narkotika ke berbagai negara. Setelah ditelusuri, dana tersebut akhirnya digunakan untuk pembelian aset mewah seperti properti dan kendaraan.
Selain itu, beberapa organisasi teroris juga dilaporkan menggunakan kripto sebagai sarana pendanaan karena sulit dilacak. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya pengawasan yang lebih ketat.
Langkah Tegas Uni Eropa
Uni Eropa sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas ekonomi terbesar di dunia memandang serius potensi risiko pencucian uang melalui kripto. Pada Juni 2025, UE secara resmi mengesahkan regulasi Anti-Money Laundering (AML) terbaru yang secara khusus menargetkan transaksi aset digital.
Beberapa langkah utama yang diambil Uni Eropa antara lain:
- Penerapan aturan Know Your Customer (KYC): Semua penyedia layanan aset kripto diwajibkan untuk memverifikasi identitas pengguna.
- Pelaporan transaksi mencurigakan: Bursa dan platform kripto harus melaporkan transaksi dalam jumlah besar atau aktivitas tidak wajar ke otoritas setempat.
- Batas transaksi tunai kripto: UE menetapkan batas maksimal transaksi tunai menggunakan kripto sebesar €1.000 untuk mencegah perputaran dana ilegal.
- Pembentukan badan pengawas khusus: UE mendirikan European Anti-Money Laundering Authority (AMLA) yang bertugas memantau, menyelidiki, dan menindak pelanggaran terkait pencucian uang.
Dampak Kebijakan Baru bagi Pelaku Industri
Bagi pelaku industri kripto, regulasi ini akan berdampak signifikan. Mereka harus berinvestasi pada teknologi dan sistem kepatuhan yang lebih ketat agar tetap dapat beroperasi di wilayah Uni Eropa. Meskipun awalnya dinilai membebani, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investor institusional yang sebelumnya ragu dengan sektor kripto.
Menurut European Blockchain Observatory, sekitar 65% bursa kripto di Eropa sudah mulai menyesuaikan kebijakan KYC mereka pada semester pertama 2025. Namun, tantangan masih ada, terutama dari operator kecil yang memiliki sumber daya terbatas.
Reaksi Masyarakat dan Pengguna Kripto
Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan baru ini beragam. Sebagian besar mendukung langkah UE demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan transparan. Namun, ada juga kelompok yang menilai kebijakan ini mengancam prinsip dasar kripto sebagai sistem yang bebas dan terdesentralisasi.
Sejumlah pengguna khawatir akan kehilangan privasi, karena data pribadi kini harus didaftarkan dan disimpan oleh penyedia layanan. Di sisi lain, kelompok pro-regulasi percaya bahwa pengawasan ketat justru akan mempercepat adopsi massal kripto karena lebih aman dan sah.
Masa Depan Kripto di Eropa
Dengan regulasi yang lebih ketat, masa depan kripto di Eropa diperkirakan akan bergerak menuju ekosistem yang lebih terkontrol. Pemerintah negara anggota UE juga telah merencanakan integrasi data blockchain dengan sistem perpajakan nasional untuk meminimalkan penghindaran pajak.
Selain itu, inovasi teknologi seperti penggunaan blockchain forensics akan semakin berkembang. Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang untuk melacak aliran dana mencurigakan secara lebih akurat dan cepat.
Kesimpulan
Kripto memang menawarkan berbagai kemudahan dan potensi keuntungan, tetapi juga membawa risiko tinggi, khususnya terkait pencucian uang. Uni Eropa dengan tegas mengambil langkah proaktif melalui regulasi AML terbaru, yang mewajibkan verifikasi identitas, pelaporan transaksi, dan pembatasan jumlah transaksi.
https://frinterprovincial.com/