Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menjalankan tugas dan amanah Transformasi ESDM selama satu tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang tidak terasa. Selama periode waktu tersebut, kebijakan energi nasional mengalami perubahan yang cukup besar.
Semua orang tahu bahwa dulu, sektor ESDM dikuasai oleh segelintir pemain besar. Namun, saat ini, situasinya mulai berubah karena rakyat mulai memiliki kesempatan untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri ini. Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ESDM bertujuan untuk membantu rakyat. Program sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, dan transisi energi berkeadilan adalah semua contoh kebijakan ini. Kebijakan-kebijakan ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi nasional.
Program Listrik Desa dan BPBL: Terangi Pelosok Negeri
Salah satu program unggulan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil adalah program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini bertujuan memperluas akses listrik ke wilayah-wilayah terpencil, Transformasi ESDM memastikan setiap warga negara menikmati penerangan yang layak.
Bahlil bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi listrik berjalan dengan optimal. Ia menyatakan tak ingin ada anak Indonesia yang harus belajar dalam kegelapan, seperti pengalaman pribadinya di masa kecil.
“Upaya menyediakan akses listrik desa ini juga membuka peluang investasi, yang dapat dikerjakan bersama antara pemerintah dan swasta demi mewujudkan energi berkeadilan,” tambahnya.
Transformasi Pertambangan: Koperasi, UMKM, dan Ormas Kini Bisa Kelola Tambang
Transformasi besar juga terjadi di sektor pertambangan. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, yang memberikan akses kepada koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk mengelola tambang rakyat.
Langkah ini menjadikan masyarakat bukan lagi sekadar penonton, melainkan pelaku aktif dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
“Yang selalu menjadi arahan Presiden adalah bahwa tambang tidak boleh dikelola secara eksploitatif. Kita harus mengelola dengan memperhatikan keberlanjutan, lingkungan, dan masa depan generasi penerus,” jelas Bahlil.
Tegas Atasi Tambang Ilegal dan Pelanggaran Jamrek
Kementerian ESDM menunjukkan ketegasan terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan. Ratusan izin pertambangan telah dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek). Selain itu, aktivitas tambang ilegal terus diberantas melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM.
Kebijakan BBM Satu Harga dan Dukungan untuk Nelayan Kecil
Dalam rangka mewujudkan keadilan energi, Bahlil juga melanjutkan program BBM Satu Harga serta kebijakan BBM untuk nelayan kecil. Kebijakan ini bertujuan menekan biaya operasional para nelayan agar mereka bisa melaut tanpa terbebani harga bahan bakar yang tinggi.
Sumur Tua Dihidupkan Kembali, Masyarakat Terlibat Langsung
Di sektor migas, Kementerian ESDM mengaktifkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar melalui tata kelola sumur rakyat yang lebih baik. Selain meningkatkan produksi minyak nasional, kebijakan ini turut memberikan dampak ekonomi positif bagi warga setempat.
Kesimpulan: Energi Nasional Kini Lebih Adil dan Pro-Rakyat
Perjalanan satu tahun Bahlil Lahadalia di Kementerian ESDM menandai arah baru sektor energi Indonesia. Transformasi ESDM Kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus pada infrastruktur dan produksi, tetapi juga menekankan keadilan sosial, keterlibatan rakyat, dan kemandirian energi nasional.
Dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi, program-program yang dijalankan mencerminkan visi besar pemerintah dalam mengelola kekayaan alam secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.